Patut Diduga Adanya Pengemplangan Dana Masyarakat Pembuatan Sertifikat Tanah di Kelurahan Pondok Cabe Ilir

oleh

Tangerang Selatan, NawacitaNewsLib.com – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sebelumnya dikenal sebagai proyek prona ( Proyek Oprasi Nasional Agraria ) adalah Program yang dicanangkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo. Program PTSL adalah bagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk menata, memetakan secara legal dan jelas bukti kepemilikan tanah di masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Sangat disayangkan dengan tidak dijalankan dengan baik oleh sebagian Kelurahan Kota Tangerang Selatan terutama Kelurahan Pondok Cabe Ilir adanya dugaan pungutan liar kepada warga dalam pengurusan PTSL.

Pengakuan Warga yang berinisial H kepada Nawacita News beberapa hari yang lalu. Dalam mengurus Pendaftaran Tanah Sistenatis Lengkap (PTSL), warga dikenakan biaya 1,5 hingga 2 juta rupiah setiap pemohon tergantung dari luas tanahnya.

Di tempat terpisah hal yang sama juga dikatakan seseorang Bapak yang berinisial S kepada Nawacita News, bahwa dana itu digunakan untuk biaya administrasi dan pengukuran serta biaya lainnya “cuma yang pastinya lebih dari 1 juta rupiah,” tuturnya.

Hal serupa di akui oleh seorang Bapak yang beinisial Y di RT yang lain Kelurahan,  sama juga dipungut biaya 1,5 juta, “biaya yang di pungut oleh pihak Kelurahan melalui pihak kedua dalam hal ini RW dan RT yang merupakan kepanjangan tangan dari Oknum Kelurahan Pondok Cabe Ilir, ini jelas memberatkan kami apa lagi disaat ini untuk makan saja sangat sulit,” ungkapnya dengan nada marah terhadap apa yang yang dilakukan Oknum tersebut.

Oknum itu harus dilaporkan ke Team Saber Pungli. ” Bayangkan kalau saja Kuota PTSL di Kelurahan Pondok Cabe Ilir mendapatkan 2.500 Kuota, kalikan saja 2.500 X 2 juta rupiah setiap pemohon maka berapa besar dana itu terkumpul dari pungutan liar itu? Dikemanakan uangnya, dan bagaimana pertanggung jawabannya? Sedangkan dari Pemerintah gratis,” katanya.

Bapak H. Yahman. HS sebagai Lurah Pondok Cabe Ilir ketika hendak kami temui beliau tidak ada di kantor, kami hanya dapat bertemu dengan staf Kelurahan dan dari staf Kelurahan menyampaikan kepada kami bahwa Pak Lurah lagi sakit dan kami diminta untuk menemui Pak Pudin yang diberi mandat untuk menangani PTSL tapi yang bersangkutan juga tidak ada di ruangan.

“Besok harinya kami mencoba untuk menemui Pak Pudin di Kantor Kelurahan Pondok Cabe Ilir, lagi- lagi beliau tidak dapat kami temui karena Pak Pudin lagi keluar kantor bilang Staf Kelurahan, sehingga kami mencoba meminta konfirmasi lewat SMS ke Pak Pudin tapi sangat disayangkan juga tidak ada jawaban.

Kami juga mencoba menghubungi Bapak Lurah H. Yahman HS untuk dapat mengkonfirmasi lewat WA juga tidak ada balasan untuk kami dapatkan, atas pungutan liar itu sangat di sayangkan, mungkin Pak Lurah H. Yahman HS sengaja menghindar dari Awak Media untuk dikonfirmasi masalah PTSL (Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap) yang lagi banyak di sorot Warga Masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, Bapak H. Yahman HS selaku Lurah Pondok Cabe Ilir dan Pak Pudin yang diberi mandat belum dapat untuk kami konfirmasi tentang hal PTSL (Pendaftatan Tanah Sistematis Lengkap) karena Yang bersangkutan sulit untuk kami temui, ini jelas telah mengabaikan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) UU No. 14 tahun 2008 .

Penjelasan Badan Pertanahan Nasional, Program Sertifikat Tanah yang dimaksud dalam diskresi ini bukanlah Prona atau Program Nasional Agraria (Permenag No 4/2015) PTSL atau Pembuatan Tanah Sistematis Lengkap (Permenag No 35/2016). Dalam PTSL biaya Pembuatan Sertifikat oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah gratis, namun biaya proses pengukuran dikenakan biaya.

Adanya biaya itu diatur dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 22 Mei 20017

Dalam SKB itu disebutkan biaya yang dibutuhkan adalah untuk pembiayaan kegiatan operasional Petugas Kelurahan/Desa yang meliputi (1). Biaya pengadaan dokumen pendukung, (2). Biaya pengangkutan dan pemasangan patok, (3). Transportasi Petugas Kelurahan/Desa dari Kantor Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan Nasional dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan, adapun biaya yang dibutuhkan 150 hingga 200 ribu rupiah tidak seperti yang dikeluhkan Warga, ini artinya sudah kategori pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Kelurahan. (Ichsan/Korwil)