Patut diduga adanya penyimpangan dalam pengurusan sertifikat Tanah di Kelurahan Jurang Mangu Timur

oleh

Tangerang Selatan, NawacitaNewsLib.com – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) yang sebelumnya dikenal sebagai proyek prona ( Proyek Operasi Nasional Agraria ) adalah Program yang di canangkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo. Program PTSL adalah bagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk menata, memetakan secara legal dan jelas bukti kepemilikan tanah di masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Sangat disayangkan tidak dijalankan dengan baik oleh sebagian Kelurahan Kota Tangerang Selatan terutama Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren. Adanya dugaan pungutan biaya kepada warga dalam pengurusan PTSL, pengakuan warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada NawacitaNews beberapa hari yang lalu. Dalam mengurus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) kami ( Warga-red ) dikenakan biaya 1,5 hingga 2 juta rupiah setiap pemohon tergantung dari luas tanahnya.

Di tempat terpisah hal yang sama juga dikatakan seseorang Bapak yang berinesial K kepada Nawacita News bahwa dana itu digunakan untuk biaya administrasi dan pengukuran serta biaya lainnya “cuma yang pastinya lebih dari 1,5 juta rupiah,” tuturnya.

Hal serupa diakui oleh seorang Bapak yang beinesial Q di RT yang lain Kelurahan yang sama, juga di pungut biaya 1,5 juta,  “biaya yang ditarik oleh pihak Kelurahan itu sangat memberatkan kami apa lagi disaat ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga sangat sulit,” ungkapnya dengan perasaan geram dan sangat marah dengan nada yang tinggi akan apa yang yang dilakukan Oknum atas kepanjangan tangan Kelurahan tersebut. “Oknum itu harus di laporkan ke Team Siber Pungli Mas! Bayangkan kalu saja Kuota PTSL di Kelurahan Jurang Mangu Timur mendapatkan 1000 Kuota, kalikan saja 1000 X 2 juta rupiah setiap pemohon, berapa besar dana itu terkumpul dari pungutan liar itu,dikemanakan uangnya, dan bagaimana pertanggung jawabannya? Sedangkan dari Pemerintah gratis,” tuturnya.

Plt H.Hendra yang merangkap sebagai Sekcam Kecamatan Pondok Aren ketika hendak kami temui untuk dimintai konfirmasi beliau  tidak ada di Kantor Kelurahan, kami juga ingin menemui Kasie Pemerintahan Kelurahan Bapak Ajis, yang berangkutan juga tidak ada di kantor karena lagi ada urusan di luar. Kami hanya dapat bertemu dengan Stafnya, dan Staf beliau tidak dapat memberikan keterangan kalau masalah PTSL, Staf Kelurahan hanya bilang “hubungi saja Bapak Ajis yang dipercaya urusan PTSL!” tandasnya kepada Nawacita News.

Kami mencoba menghubungi Bapak Ajis lewat Telpon tidak di angkat, kami kirim lewat WA untuk di konfirmasi juga tidak ada jawaban, selaku Kasie Pemerintahan yang ditunjuk oleh Plt H. Herman  menangani PTSL( Pembuatan Tanah Sistematis Lengkap ) tidak dapat kami konfirmasi. Masalah pungutan liar itu  sangat disayangkan, mungkin Ajis sengaja menghindar dari awak media untuk di konfirmasi masalah PTSL (Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap) yang lagi banyak disorot oleh Masyarakat.

Hingga berita ini di tulis H. Herman selaku Plt Kelurahan Jurang Mangu Timur dan Ajis selaku Kasie Pemerintahan, belum dapat kami konfirmasi  tentang hal PTSL ( Pendaftatan Tanah Sistematis Lengkap ), karena Plt H. Herman dan Ajis sulit untuk kami temui, ini jelas telah mengabaikan UU KIP ( Keterbukaan Inpormasi Publik ) No. 14 tahun 2008 .

Penjelasan Badan Pertanahan Nasional, Program Sertifikat Tanah yang dimaksud dalam diskresi ini bukanlah Prona atau Program Nasional Agraria ( Permenag No 4/2015 ) PTSL atau Pembuatan Tanah Sistematis Lengkap ( Permenag No 35/2016 ), dalam PTSL biaya dalam Pembuatan Sertifikat oleh BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) adalah gratis namun biaya proses pengukuran ada biaya.

Adanya biaya itu diatur dalam SKB ( Surat Keputusan Bersama ) Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 22 Mei 20017.

Dalam SKB itu disebutkan biaya yang dibutuhkan adalah untuk pembiayaan kegiatan operasional Petugas Kelurahan/Desa yang meliputi (1) Biaya pengadaan dokumen pendukung, (2) Biaya pengangkutan dan pemasangan patok, (3) Transportasi Petugas Kelurahan/Desa dari Kantor Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan Nasional dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan. Adapun biaya yang dibutuhkan 200 hingga 300 ribu rupiah tidak seperti yang dikeluhkan warga, ini artinya sudah kategori pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Kelurahan. *( Ichsan/Dedi/Jabat )