Patut Diduga Adanya Pungli Pembuatan Sertifikat Tanah Di Kelurahan Pamulang Timur

oleh

Tangerang Selatan, NawacitaNewsLib.com – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) yang sebelumnya dikenal sebagai proyek prona ( Proyek Operasi Nasional Agraria ) adalah Program yang di canangkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo. Program PTSL adalah bagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk menata, memetakan secara legal dan jelas bukti kepemilikan tanah di masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

 

Sangat disayangkan tidak dijalankan dengan baik oleh sebagian Kelurahan Kota Tangerang Selatan terutama Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang. Adanya dugaan pungutan biaya kepada warga dalam pengurusan PTSL,  seperti pengakuan warga bernama Yana kepada NawacitaNews beberapa hari yang lalu. Dalam mengurus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) dikenakan biaya 1,5 hingga 2 juta rupiah setiap pemohon tergantung dari luas tanahnya.

 

Di tempat terpisah hal yang sama juga dikatakan seorang ibu paruh baya kepada Nawacita News bahwa dana itu digunakan untuk biaya administrasi dan pengukuran serta biaya lainnya.

 

Hal serupa diakui oleh Bapak Warto (nama samaran) di RT yang lain Kelurahan yang sama, juga di pungut biaya 1 juta,  biaya yang dipungut oleh pihak Kelurahan melalui pihak kedua dalam hal ini Rt dan Rw yang merupakan kepanjangan tangan Kelurahan dari oknum kelurahan Pamulang Timur, “ini jelas sangat memberatkan kami, dan apa yang dilakukan oknum tersebut  harus di laporkan ke Team Saber Pungli Mas! Bayangkan kalu saja Kuota PTSL di Kelurahan Pamulang Timur mendapatkan 2000 Kuota, kalikan saja 2000 X 2 juta rupiah setiap pemohon, berapa besar dana itu terkumpul dari pungli itu,dikemanakan uangnya, dan bagaimana pertanggung jawabannya? Sedangkan dari Pemerintah gratis,” tuturnya.

Bapak Rahmat Hidayat, S.Ap, lanjut Warto, sebagai Lurah Pamulang Timur ketika hendak kami temui  beliau tidak ada di Kantor Kelurahan, kami hanya dapat bertemu dengan Staf kelurahan, dan dari Staf kelurahan menyampaikan bahwa Pak Lurah sedang berada di kantor Kecamatan dan kami diminta untuk kembali besok.

“Mudah-mudahan Pak Lurah besok ada di kantor, kalau urusan PTSL bisa tanyakan langsung ke Pak Roy yang dipercaya untuk itu, kami sebagai staf tidak diberikan kewenangan,” ujar salah satu staf kelurahan.

Hari Senin (12/8/2018) Kami mencoba untuk menemui  pak Lurah Rahmat Hidayat, S.Ap di kantor Kelurahan Pamulang Timur, lagi lagi beliau tidak dapat kami temui karena Pak Lurah sedang keluar kantor dan sebelumnya kami mencoba menghubungi Pak Roy lewat telpon dan beliau mengharapkan kami datang ke kelurahan habis Ashar, jam 3 sore kami berada di kelurahan tapi gagal lagi untuk konfirmasi karena pak Roy ingkar janji.

Hingga berita ini di tulis Bapak Rahmat Hidayat, S.Ap selaku Lurah Pamulang Timur belum dapat kami konfirmasi  tentang hal PTSL ( Pendaftatan Tanah Sistematis Lengkap ), karena yang bersangkutan sulit untuk kami temui, ini jelas telah mengabaikan UU KIP ( Keterbukaan Inpormasi Publik ) No. 14 tahun 2008 .

 

Penjelasan Badan Pertanahan Nasional, Program Sertifikat Tanah yang dimaksud dalam diskresi ini bukanlah Prona atau Program Nasional Agraria ( Permenag No 4/2015 ) PTSL atau Pembuatan Tanah Sistematis Lengkap ( Permenag No 35/2016 ), dalam PTSL biaya dalam Pembuatan Sertifikat oleh BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) adalah gratis namun biaya proses pengukuran ada biaya.

 

Adanya biaya itu diatur dalam SKB ( Surat Keputusan Bersama ) Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 22 Mei 20017.

 

Dalam SKB itu disebutkan biaya yang dibutuhkan adalah untuk pembiayaan kegiatan operasional Petugas Kelurahan/Desa yang meliputi (1) Biaya pengadaan dokumen pendukung, (2) Biaya pengangkutan dan pemasangan patok, (3) Transportasi Petugas Kelurahan/Desa dari Kantor Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan Nasional dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan. Adapun biaya yang dibutuhkan 200 hingga 300 ribu rupiah tidak seperti yang dikeluhkan warga, ini artinya sudah kategori pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Kelurahan. *(Ichsan/Jabat/Tim Investigasi)

Editor : Erdadang